H Isran Noor

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,JAKARTA-Mengawali tahun 2023, Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara virtual dari Kantor Penghubung Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Usai mengikuti rapat perdana di tahun  2023 ini, Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) perlu penanganan sangat serius agar bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Kalimantan Timur secara khusus dan Indonesia pada umumnya.

Beberapa persoalan yang selama ini menghambat gerak maju KEK MBTK harus segera ditemukan solusinya, sekaligus tindak lanjut aksinya secara bertahap dan terukur.

“Misalnya persoalan kelembagaan, kita akan memperkuat PT MBTK sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Gubernur Isran Noor.

Perubahan PT MBTK menjadi BUMD yang merupakan perusahaan patungan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur itu harus dilakukan agar BUPP bisa bekerja lebih maksimal. Pasalnya, salah satu faktor penghambat kemajuan KEK MBTK selama ini, karena PT MBTK tidak bisa bekerja optimal akibat keterbatasan kewenangan, kapasitas dan permodalan.

Selain persoalan kelembagaan, langkah KEK MBTK pun masih terkendala persoalan infrastruktur dan investasi. Untuk persoalan investasi, faktor terbatasnya kemampuan BUPP (PT MBTK) sangat berpengaruh terhadap minat investor berinvestasi.

Hal ini bertambah rumit karena hampir semua insfrastuktur yang saat ini ada di dalam KEK MBTK belum secara resmi diserahkan kepada BUPP. Pun demikian dengan belum adanya perizinan untuk pengoperasian air bersih dan belum rampungnya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sangkulirang dan RIP KEK MBTK.

Kepada seluruh jajaran Dewan Kawasan KEK MBTK dan BUPP, Gubernur Isran Noor meminta agar berbagai permasalahan yang menjadi penghambat itu bisa segera diselesaikan.

Misal saja soal kelembagaan, saat ini sudah dalam proses pembuatan dokumen kajian pendirian BUMD dan pembuatan naskah akademik, serta Raperda BUMD.

“Selain itu juga akan dilakukan penilaian aset sebagai dasar penyertaan modal Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur. Tahun 2023 ini semua harus klir,” tegas Gubernur.

KEK MBTK berada di atas lahan seluas 557 hektare. Namun yang saat ini sudah dibebaskan sekitar 509 hektare. KEK MBTK sudah dilengkapi satu pelabuhan curah sawit. Harapannya ke depan agar lebih banyak investor bisa bergabung, maka jenis pelabuhan di kawasan ekonomi itu harus diubah menjadi multipurpose.

“Lakukan koordinasi dan sinergi secara cepat. Semua proses harus dilakukan dengan segera. Jangan saling menunggu, jangan juga bertele-tele. Birokrasi jangan terlalu panjang. Segera saja proses. Kalau harus ada tanda tangan gubernur, siapkan segera semua dokumennya, saya tanda tangan,” tandas Gubernur lagi.

Ke depan, KEK MBTK dipersiapkan bukan hanya untuk industri sawit, tapi juga perkayuan, energi dan industri lainnya.

Gubernur Isran optimis KEK MBTK akan menjadi pusat kawasan ekonomi baru di Kaltim, bahkan di kawasan timur Indonesia. Selain karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim juga menjadi keunggulan lain KEK MBTK. Sebab itu, selain harus segera membagun berbagai insfrastuktur kawasan, pemerintah juga harus mampu menarik minat investor untuk berinvestasi ke KEK MBTK. (mar)